Informasi Pendaftaran dan Penerimaan CPNS 2013

Kapanpun jadwal pastinya, saat ini kita hanya bisa menunggu saja dan terus memantau perkembangan. Sambil menunggu, mari kita meningkatkan persiapan kita untuk menghadapi ujian CPNS 2013 ini. Anda bisa belajar dan latihan sekaligus menguji sampai dimana kemungkinan anda Lulus CPNS tahun 2013 ini dengan mencoba mengunjungi :


Demikianlah yang bisa saya tuliskan saat ini, semoga bermanfaat.
Wassalam :)

Pengesahan RUU ASN - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) selama ini cukup lama dan alot di internal pemerintah. Khususnya terkait keberadaan lembaga baru yang berfungsi sebagai pengawas kinerja PNS. Namun akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan supaya RUU ASN ini disahkan Agustus atau paling lambat akhir tahun ini.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo mengatakan, dalam rapat Kabinet tentang RUU ASN pekan lalu dibahas pasal per pasal, ayat demi ayat. “Presiden memberikan arahan, agar kehadiran UU ASN nanti harus mampu menghilangkan politisasi birokrasi, dan memperkuat konsep maupun praktik NKRI,” ujarnya dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (14/7) diberitakan JPNN.

Presiden juga menyampaikan agar RUU ini menjamin peningkatan profesionalisme ASN, memperkuat etik dan perilakunya. Selain itu, jabatan pimpinan tinggi (JPT) diharapkan menjadi tulang punggung perubahan birokrasi. "Terkait dengan keberadaan organisasi Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) Presiden minta agar menjadi organisasi yang miskin struktur bisa kaya fungsi," ucapnya.

Sejak dua tahun lalu, DPR RI bersama dengan pemerintah membahas RUU ASN, yang diharapkan menjadi salah satu fondasi reformasi birokrasi, khususnya bidang sumber daya manusia. Sedari awal pembahasannya hingga kini, RUU ini mengundang pro dan kontra, karena substansinya menyangkut perubahan sistim, manajemen, dan budaya pegawai negeri sipil (PNS) yang saat ini berjumlah 4,45 juta.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Azwar Abubakar mengatakan, yang menjadi roh dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah persaingan. Namun menurutnya, pemerintah akan mengupayakan formulasinya menjadi persaingan yang terbuka namun memberikan hasil yang bagus pula.

"Roh yang paling kuat dalam Undang-Undang ini (adalah) soal persaingan," kata Azwar Abubakar di kompleks Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/5).

Hari ini, dalam sidang kabinet terbatas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta Wakil Presiden (Wapres) Boediono kembali membahas mengenai RUU ASN, bersama sejumlah menteri terkait. Dikatakan, RUU ini dibuat untuk mengatur posisi dan jabatan, hingga proses peningkatan karier bagi para pegawai negeri sipil (PNS).

Hal yang berbeda dalam RUU ini adalah, jika sesuai UU Kepegawaian (UU nomor 8 tahun 1974) hanya ada dua jabatan, yaitu fungsional dan struktural, maka dalam UU ASN direncanakan bakal ada jabatan selain keduanya itu yakni jabatan administratif. Penentuan kenaikan jabatan pun diatur melibatkan diandil Komisi ASN.

Menpan menjelaskan lagi bahwa UU ASN ini juga akan mengatur mulai dari proses seleksi PNS atau ASN tersebut. "Setuju bahwa PNS berubah dari comfort zone ke competitive zone. Tapi, seterbuka apa? Ini kan sebagai manajer negara, beliau (Presiden) ingin suatu yang berubah, tapi terkendali," kata Azwar lagi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat terbatas Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II membahas soal Rancangan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/7).

“Ini adalah rapat lanjutan di tingkat pemerintah sebelum Rancangan Undang Undang Aparatur Sipil Negara diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Pasha di Jakarta, Kamis (11/7).

Julian mengatakan, pemerintah bertekad untuk secepatnya menyelesaikan RUU ASN yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia.

“Secepatnya dirampungkan karena penting bagi reformasi birokrasi,” kata dia. [beritasatu]

Pendaftaran IPDN 2013/2014 - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Tahun Ajaran 2013/2014 membuka kesempatan bagi putera/puteri Warga Negara Republik Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan mengikuti Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (Diploma IV), pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Adapun Syarat Pendaftaran IPDN Tahun 2013 sebagaimana dikutip dari pengumuman penerimaan praja IPDN tahun 2013/2014, adalah sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia.

b. Usia pelamar/peserta seleksi per tanggal 1 Desember 2013:

1). Pelamar umum berusia minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

2). Pelamar PNS Tugas Belajar berusia maksimal 24 (dua puluh empat) tahun dengan masa kerja menjadi PNS minimal 2 (dua) tahun.

c. Tahun Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) pendaftar, yaitu tahun 2011, 2012, dan 2013 bagi pelamar umum.

d. Syarat Usia sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan syarat kelulusan tahun ijazah/STTB sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus terpenuhi seluruhnya.

e. Nilai rata-rata Ijazah/STTB SMA/MA minimal 7,00 (tujuh koma nol nol).

f. Tinggi badan pelamar pria minimal 160 cm dan pelamar wanita minimal 155 cm.

g. Tidak bertato atau bekas tato dan bagi peserta seleksi pria tidak ditindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya kecuali karena ketentuan agama/adat;

h. Tidak menggunakan kacamata/lensa kontak sesuai dengan unsur pemeriksaan kesehatan;

i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian tingkat Kabupaten/Kota (Polres/Poltabes);

j. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah/Pemerintah (RSUD/P)/Rumah Sakit TNI/Rumah Sakit Polri/Puskesmas Pemerintah setempat;

k. Surat Pernyataan belum pernah menikah/kawin, hamil/melahirkan dan sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan yang diketahui orang tua/wali dan disahkan Kepala Desa/Lurah setempat, yang dinyatakan secara tertulis, ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-. (format surat pernyataan1);

l. Surat Pernyataan bersedia mentaati Peraturan Kehidupan Praja dan bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan pemerintah dikarenakan mengundurkan diri, diberhentikan dan/atau melanggar peraturan pendidikan dan diketahui oleh orang tua/wali, yang dinyatakan secara tertulis, ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-. (format surat pernyataan2);

m. Surat Pernyataan siap diberhentikan tanpa menuntut dimuka pengadilan melalui PTUN jika melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi maupun menjual belikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan dan pengeroyokan, dan melakukan tindakan asusila, berdampak hukum atau tidak, yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-. (format surat pernyataan3);

a. Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

b. Pasphoto berwarna menghadap kedepan dan tidak memakai kacamata dengan latar belakang warna merah berukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar, dan 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

c. Menyerahkan berbagai surat pernyataan yang telah ditentukan;

d. Syarat pendaftaran disusun rapi dan dimasukkan kedalam stofmap berwarna biru bagi pelamar pria dan stofmap berwarna merah bagi pelamar wanita.

3. Tempat dan Waktu Pendaftaran:

a. Tempat Pendaftaran:

Pendaftaran dilakukan oleh peserta seleksi CPNS Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014 pada Badan Kepegawaian Daerah atau sebutan lainnya di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

b. Waktu Pendaftaran:

Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2013 s.d. tanggal 13 Juli 2013.

1. Tahapan Seleksi Penerimaan CPNS Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014 menggunakan SISTEM GUGUR, meliputi:

a. Seleksi Administrasi;

b. Tes Kompetensi Dasar (TKD);

c. Tes Kesehatan;

d. Tes Kesamaptaan/Jasmani;

e. Tes Psikologi dengan penambahan sub item Tes Integritas dan Kejujuran;

f. Cek Ulang Kesehatan;

g. Cek Ulang Kesamaptaan/Jasmani; dan

h. Wawancara Penentuan Akhir (Pantukhir).

2. Materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) untuk mengukur kecerdasan majemuk (multiple intelligences) CPNS Calon Praja IPDN, disiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang terdiri dari:

a. Tes Karakteristik Pribadi (TKP);

b. Tes Intelegensi Umum (TIU); dan

c. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014 berhak mengikuti Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (Diploma IV) dan siap ditempatkan di Kampus IPDN Pusat atau Kampus IPDN Daerah.

2. Apabila terdapat pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi CPNS Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014 dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.

3. Setiap tahapan dalam Seleksi Penerimaan CPNS Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014, dibawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website Kementerian Dalam Negeri (www.kemendagri.go.id).

Informasi lengkap silahkan Download Pengumuman dan Formulir Pendaftaran IPDN 2013 di Link Ini

Pendaftaran IPD 2013 - Penerimaan CPNS Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014 mulai dibuka pada 1-13 Juli yang diawali dengan pendaftaran di Kantor Badan Kepegawaian Daerah di 33 Kabupaten/kota se Sumatera Utara.

Penerimaan IPDN tahun ini akan lebih transparan karena melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses seleksi.

Sekda Provsu Nurdin Lubis menjelaskan, pembukaan penerimaan calon praja dibuka berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 892.1/3212/SJ tanggal 20 Juni 2013. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, proses seleksi penerimaan calon IPDN praja tahun ini dilakukan secara lebih objektif, akuntabel dan transparan dengan melibatkan KPK.

“Sebagai upaya peningkatan kompetensi SDM CPNS Calon Praja IPDN, maka dilaksanakan pembaruan tahapan seleksi seperti Tes Kompetensi Dasar (TKD) oleh Kementerian PAN RB bekerjasama dengan BKN dibantu Pemprov Sumut. Disamping itu ada Tes Integritas dan Kejujuran oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” jelas Nurdin.

Seleksi CPNS calon praja menggunakan sistem gugur, yaitu peserta seleksi dapat mengikuti seleksi tahapan selanjutnya apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus atau memenuhi syarat pada tahapan sebelumnya.

Sekda juga menjelaskan bahwa biaya seleksi penerimaan dibebankan kepada APBD provinsi. “Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut bayaran karena sepenuhnya ditanggung APBD, “ ujar Sekda sembari menghimbau agar masyarakat tidak tergoda praktik percaloan.

Jadwal pendaftaran dimulai di tingkat kabupaten/kota pada 1-13 Juli, selanjutnya daftar yang memenuhi syarat akan disampaikan ke Tim Pemerintah Provinsi pada tanggal 18 Juli 2013. Seleksi awal di kabupaten /kota memperhatikan batas usia, tingi badan, tahun ijazah/ STTB dan kelengkapan persyaratan lain seperti SKCK dan surat keterangan sehat dan lain sebagainya. Informasi lengkap pendaftaran IPDN tahun 2013 klik disini: Pendaftaran IPDN 2013 [waspada]

Penerimaan IPDN 2013 - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) membuka kesempatan bagi putra/putri Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014.

Bagi warga Kota Medan yang berminat, pendaftaran IPDN 2013 mulai 1 s/d 13 Juli mendatang sudah bisa mendaftarkan diri ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis Medan setiap jam kerja.

Menurut Kepala BKD Kota Medan Affan Siregar SE didampingi Kasubid Pengadaan dan Pensiun Pegawai Adrian Saleh SE, penerimaan ini sesuai dengan pengumuman Gubernur Sumatera Utara Bo.800/13529/BKD/III/2013 tanggal 26 Juni 2013 dan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara No.800/13534/BKD/III/2013 tanggal 26 Juni 2013 perihal penerimaan CPNS Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014.

“Jadi bagi warga Kota Medan, baik putra maupun putri minimal berusia 16 dan maksimal 21 tahun maupun pelamar dari PNS Tugas Belajar berusia maksimal 24 tahun dengan masa kerja menjadi PNS minimal 2 tahun sudah dapat mendaftarkan diri mulai 1 s/d 13 Juli mendatangkan,” kata Affan di Balai Kota Medan, hari ini.

Selanjutnya, jelas Affan, adapun persyaratan yang diperlukan bagi pelamar umum antara lain Tahun ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA/Madrasah Aliyah (MA) pendaftar yanitu

tahun 2011, 2012 dan 2013. Kemudian nilai rata-rata ijazah/ STTB SMA/MA minimal 7,00, tinggi badan minimal 160 cm untuk pria dan minimal 155 cm untuk wanita.

Selain itu pelamar pria, kata Affan, tidak bertato atau bekas tato serta tidak ditindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya kecuali karena ketentuan agama/adat. Lalu tidak menggunakan kaca mata/lensa kontak sesuai dengan unsure pemeriksaan kesehatan. Dilengkapi Surat keterangan Catatan kepolisian (SKCK) dari Polresta Medan dan surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)/Rumah Sakit TNI/Rumah Sakit Polri dan Puskesmas setempat.

“Di samping itu membuat surat pernyataan belum pernah menikah, hamil, melahirkan dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan diketahui orang tua/wali dan disahkan kepala desa/lurah di atas materai Rp.6.000. Serta surat pernyataan untuk bersedia mentaati segala peraturan kehidupan praja dan bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan pemerintah dikarenakan mengundurkan diri atau melanggar peraturan pendidikan diketahui orang tua/wali di atas materai Rp.6.000,” jelasnya.

Masih menurut Affan, seleksi administrasi akan dilakukan BKD Kota Medan yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. CPNS Calon Praja IPDN yang mengikuti wawancara pantukhir belum merupakan jaminan bahwa yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diterima sebagai CPNS Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014.

Dalam kesempatan itu Affan juga menjelaskan sejumlah tes yang akan dihadapi para pelamar seperti tes karakteristik pribadi, tes intelegensi umum dan tes wawancara kebangsaan. Kemudian mengikuti tes kesehatan dan tes kesamaptaan/jasmani. Untuk tes psikologi dilakukan Dinas Psikologi TNI AD dan tes integritas dan kejujuran oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Tes-tes itu akan dilaksanakan di Medan, sedangkan penentuan akhir dilaksanakan oleh Panitia Penentuan Akhir yang ditetapkan Mendagri di Kampus IPDN Jatinangor. Seleksi menggunakan sistem gugur. Artinya, para peserta dapat mengikuti seleksi tahap selanjutnya apabila dinyatakan lulus atau memenuhi syarat pada tahap sebelumnya,” ungkapnya.

“Pengumuman seleksi CPNS Calon Praja IPDN ini juga dapat dilihat di Kantor BKD Kota Medan, Website Pemko Medan yaitu www.pemkomedan.go.id, Dinas Pendidikan Kota Medan, SMA Negeri di lingkungan Pemko Medan dan Kantor Camat se-Kota Medan,” ujarnya. [waspada]

Informasi lengkap kunjungi link ini: Pendaftaran IPDN 2013-2014

Tahap ujian tertulis pada pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk Honorer Kategori II (K2) digelar pada September 2013.

Sementara untuk pengumuman hasil ujian yang lulus pada bulan November 2013. Jadwal tes terbaru ini dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Sebelumnya, agenda ujian tertulis CPNS Honorer K2 sedianya digelar ulan Juni ini atau Juli 2013. Namun, dengan alasan anggaran yang belum cair dari kementerian keuangan akhirnya PAN RB megundur hingga September 2013.

“Di samping itu, uji publik serta penelitian terhadap data tenaga honorer K.II oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah Daerah belum selesai,”kata Tasdik Kinanto, Sekretaris Kementerian PAN-RB belum lama ini.

Tenaga honorer kategori II (K2) adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005, dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, serta usianya sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Berdasarkan data yang ada pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) jumlah  tenaga honorer K.II secara keseluruhan per 13 Mei 2013 adalah 559.891 orang, terdiri dari 500.168 orang bekerja di instansi Daerah dan 59.723 orang bekerja di instansi Pusat.

Menurut Sekretaris Menteri PAN-RB Tasdik Kinanto, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012 penyelesaian tenaga honorer Kategori II (K.II) dilakukan melalui tes secara tertulis dengan sesama tenaga honorer selama satu kali. Adapun Proses pengangkatannya akan dilakukan selama dua tahun yaitu tahun 2013 dan 2014

Untuk tes kompetensi dasar (TKD), materinya  terdiri dari wawasan kebangsaan, intelegensi umum, dan karakteristik pribadi. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga selain tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan, ditambah dengan dan tes kompetensi bidang.

Berikut tahapan jadwal penerimaan CPNS untuk Honorer K2:

Pencairan Gaji Ke-13 - Berita baik bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan segera digelontorkan dana gaji ke-13 pada awal Juli mendatang. Saat ini, pemerintah tengah melakukan finalisasi RPP pembayara gaji ke-13.

"Kalau RPP-nya sudah diteken presiden, selanjutnya terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dilanjutkan dengan penerbitan surat perintah membayar pada seluruh kantor perbendaharaan negara baik pusat dan daerah," kata Karo Hukum dan Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Muhammad Imanuddin kepada media ini, Rabu (19/6).

Seperti tahun-tahun sebelumnya, RPP Gaji ke-13 turun di akhir Juni. Untuk selanjutnya dibayarkan pada awal Juli. Pemberian gaji ke-13 yang dimulai sejak era pemerintahan Megawati Soekarnoputri itu tujuannya membantu seluruh aparatur sipil negara dan pensiunan menghadapi tahun ajaran baru bagi putra-putrinya. Besarannya satu bulan gaji pokok tanpa potongan.

"Karena ini sudah jadi kebiasaan tiap tahun dan dananya pun sudah ditransfer ke daerah, jadi tidak ada cerita bila pembayaran kepada aparaturnya terlambat," tegasnya.

Diakui Imanuddin, realisasi pembayaran gaji 13 tidak bisa serentak dilakukan di seluruh daerah. Hal ini terkait dengan mekanisme administrasi keuangan. Itu sebabnya, sejak sekarang setiap bendahara daerah sudah harus menyiapkan seluruh dokumen untuk pencairan gaji 13. Ini agar saat RPP dan PMK turun, dananya bisa secepatnya dicairkan.

"Jadi jangan ditahan-tahan dananya. Awal Juli dan paling lambat pertengahan Juli semuanya sudah harus dibayarkan," tandasnya. (jpnn)

Jadwal Tes CPNS Honorer K2 - Pelaksanaan tes secara tertulis bagi tenaga honorer Kategori II (K.II) atau tenaga honorer yang gaji atau pendapatannya tidak melalui APBD/APBN untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang semula akan dilaksanakan pada Juni-Juli 2013 ini digeser menjadi September 2013 mendatang.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tasdik Kinanto mengemukakan, Pergeseran jadwal tersebut menurut Tasdik karena anggaran belum ditetapkan oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

“Uji publik serta penelitian terhadap data tenaga honorer K.II oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah Daerah belum selesai,” imbuh Tasdik seperti dilansir dari situs Setkab, Selasa (18/6/2013).

Tenaga honorer kategori II (K.II) adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005, dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, serta usianya sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Berdasarkan data yang ada pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) jumlah tenaga honorer K.II secara keseluruhan per 13 Mei 2013 adalah 559.891 orang, terdiri dari 500.168 orang bekerja di instansi Daerah dan 59.723 orang bekerja di instansi Pusat.

Menurut Sekretaris Menteri PAN-RB Tasdik Kinanto, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012 penyelesaian tenaga honorer Kategori II (K.II) dilakukan melalui tes secara tertulis dengan sesama tenaga honorer selama satu kali. Adapun Proses pengangkatannya akan dilakukan selama dua tahun yaitu tahun 2013 dan 2014

Untuk tes kompetensi dasar (TKD), materinya terdiri dari wawasan kebangsaan, intelegensi umum, dan karakteristik pribadi. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga selain tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan, ditambah dengan dan tes kompetensi bidang.

Para lulusan perguruan tinggi calon pelamar CPNS dari formasi umum nampaknya belum bisa berharap banyak. Pasalnya, hingga pertengahan tahun 2013, belum ada kejelasan pemerintah melakukan rekrutmen CPNS dari formasi umum. Bupati juga belum menerima surat resmi adanya perekrutan itu.

“Kita belum menerima surat terkait adanya pelaksanaan rekrutmen CPNS formasi umum. Sementara belum ada kepastian untuk pelaksanaan rekrutmen itu,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purbalingga, Wahyu Kontardi, Senin (11/6).

Purbalingga mengusulkan formasi sekitar 1.800 orang untuk CPNS dari umum. Namun sampai saat ini belum ada pemberitahuan dari pemerintah pusat terkait realisasi usulan itu. Jika dikabulkan, BKD akan melakukan rekrutmen CPNS umum yang akan diatur kemudian. Namun pihaknya belum bisa memastikannya tahun ini.

Dari jumlah formasi sebanyak itu, formasi guru mencapai 1.000 lebih. Disusul tenaga kesehatan dan teknis lainnya. Pihaknya masih menunggu ada pemberitahuan resmi rekrutmen formasi umum itu.

Bupati Drs Heru Sudjatmoko MSi mengatakan, alokasi anggaran sudah disiapkan tahun ini. Dana itu disediakan untuk persiapan jika ada pengumuman resmi pemerintah pusat melaksanakan rekrutmen CPNS formasi umum.

“Setidaknya anggaran sudah kita siapkan tahun ini untuk pelaksanaan seleksi itu. Prinsipnya kita siap saat waktunya tiba,” katanya, kemarin (10/6).

Data yang dihimpun Radarmas, hampir 3 tahun Kabupaten Purbalingga tidak melaksanakan rektutmen CPNS dari formasi umum. Kebutuhan pegawai hanya mengandalkan honorer kategori I dan II yang masih dalam proses. Penyebabnya karena adanya moratorium dan kebijakan lainnya.

Sementara itu, data dari Dinas Pendidikan Purbalingga, kebutuhan guru Sekolah Dasar (SD) hingga akhir tahun 2012 mencapai 988 guru. Jumlah itu diperkirakan bisa bertambah saat jumlah pensiun bertambah banyak dan belum adanya pelaksanaan rekrutmen guru kembali. Sedangkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga juga kekurangan ratusan pegawai [Jpnn]

Wajib Militer - Dalam RUU Komponen Cadangan disebutkan Komponen Cadangan atau wajib militer dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara. Komponen Cadangan hanya digunakan pada saat latihan dan mobilisasi sedangkan Dalam keadaan damai, Komponen Cadangan dibina dan disiapkan sebagai potensi pertahanan.

Anggota komponen Cadangan yang diwajibkan mengikuti Wajib Militer ini adalah:

Setiap Anggota Komponen Cadangan wajib menjalani masa bakti Komponen Cadangan selama 5 (lima) tahun dan setelah masa bakti berakhir secara sukarela dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun.

Namun pada keadaan tertentu profesi diatas tidak diwajibkan menjadi anggota komponen cadangan wajib militer. Keadaan yang membebaskan dari wajib militer ini antara lain karena kondisi sakit, sedang diperlukan dalam masyarakat, mengikuti pendidikan pada tahap akhir, mengikuti ibadah haji atau ibadah lain pada agama yang berbeda serta karena sedang melaksanakan tugas penting yang tidak dapat digantikan oleh orang lain.

Nantinya Anggota Komponen Cadangan digolongkan berdasarkan pendidikan, pengalaman dan/atau peranannya dalam susunan tingkatan atau kepangkatan yang setara dengan kepangkatan prajurit TNI atau Komponen Utama.

Untuk informasi lengkap silahkan download RUU Komponen Cadangan di link ini.

Download RUU Komponen Cadangan wajib militer di link bawah. Dalam RUU Komponen Cadangan disebutkan bahwa Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.Komponen Cadangan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara.

Komponen Cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara, seluruh sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana dalam usaha pertahanan negara.

Untuk mengetahui secara lengkap apa saja isi dari RUU Komponen Cadangan wajib militer silakan download dokumennya pada link ini:

Dalam RUU komponen cadangan yang merupakan draft dasar hukum wajib militer disebutkan Anggota Komponen Cadangan yang wajib militer. Salah satu pertimbangan pembentukan Wajib Militer ini adalah bahwa dalam menghadapi ancaman militer sistem pertahanan negara menempatkan Komponen Utama yang didukung oleh Komponen Cadangan.

Berikut ini adalah Anggota Komponen Cadangan yang wajib militer sesuai pasal 8 RUU Komponen Cadangan:

PNS Wajib Militer akan diwajibkan bagi semua PNS (Pegawai Negeri Sipil) jika RUU Komponen Cadangan sudah disahkan. Pada pasal 8 ayat 1 dan 2 RUU Komponen Cadangan isinya menyatakan bahwa PNS salah satu yang diwajibkan mengikuti wajib militer selain buruh dan pekerja.

Namun RUU Komponen Cadangan ini masih dalam proses pembahasan karena adanya pro dan kontra. Pihak yang kontra menyatakan bahwa RUU Komponen Cadangan dinilai diskriminatif karena yang kena wajib militer hanya PNS dan buruh pekerja saja. Sementara itu banyak yang mendukung rencana ini. Gubernur DKI Jakarta salah satu yang pro dan telah mengeluarkan pendapat mendukung program wajib militer bagi PNS. Menurut Jokowi Wajib militer dibutuhkan untuk pertahanan negara.

"Iya. Saya setuju wajib militer untuk pertahanan negara," kata gubernur yang akrab disapa Jokowi ini usai Peresmian HUT DKI Jakarta Ke 486 di Cakung, Jakarta Timur, Ahad (2/6) dikutip dari repoblika.

Menurutnya, RUU yang didalamnya terdapat kewajiban PNS untuk mengikuti wajib militer sangat bagus. RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara didalamnya terdapat kewajiban PNS dan pekerja mengikuti wajib militer.

Dalam RUU Komponen Cadangan Pada pasal 8 disebutkan "Pegawai Negeri Sipil, pekerja dan atau buruh yang telah memenuhi persyaratan wajib menjadi anggota komponen cadangan". Persyaratan umum yang dimiliki oleh mereka harus berusia diatas 18 tahun. Selain itu mereka yang mengikuti wajib militer harus sehat secara jasmani dan rohani.

Namun PNS Wajib Militer atau buruh dan pekerja boleh meninggalkan kewajiban tersebut jika sedang menderita sakit dan sedang mengenyam pendidikan yang tidak dapat ditinggalkan. Selain itu, PNS dan pekerja boleh meninggalkan wajib militer apabila keberadaannya masih dibutuhkan oleh masyarakat.

Ada sekitar 652.458 orang jumlah honorer kategori dua (K2) yang saat ini belum diangkat menjadi CPNS. Mungkin anda salah satunya dan saat ini tidak sabar kapan diangkat menjadi CPNS. Pengangkatan honorer kategori dua, sama seperti penerimaan CPNS dari pelamar umum harus melalui ujian seleksi CPNS. Kapan waktu Ujian CPNS Honorer K2 (Kategori Dua) ini?

Diklaim sukses mengadakan seleksi CPNS pada 8 September lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) akan melakukan mekanisme serupa dalam tes CPNS dari honorer kategori dua (K2). Jadwal Ujian CPNS Honorer K2 (Kategori 2), Seleksi yang digadang-gadang pada April-Mei 2013 itu, akan dilaksanakan serentak dan diawasi oleh beberapa instansi serta LSM. Jadwal Ujian CPNS Honorer K2 (Kategori 2) ini seperti yang telah direncanakan oleh Kemenpan RB.

"Insya Allah, Jadwal Ujian CPNS Honorer K2 (Kategori 2) akan diadakan April-Mei 2013, honorer K2 dites. Test Ujian CPNS Honorer K2 berupa ujian kompetensi dasar dan ujian kompetensi bidang secara tertulis. Jadwal Pelaksanaan tes Ujian CPNS Honorer K2 dilakukan di hari yang sama. Jadi tidak ada jeda waktu yang panjang," kata Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN&RB) Tasdik Kinanto di Jakarta, kemarin (11/9).

Sama seperti pelamar umum, Ujian CPNS Honorer K2 juga akan menerima sekitar 200 soal yang disusun oleh konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN). Bobot pertanyaan di tiap-tiap instansi, disesuaikan dengan passing grate-nya. Misalnya di daerah Jawa dan sekitarnya tingkat kesulitannya A dan B, Papua D, Sulawesi C, Sumatera A dan B, Kalimantan B. "Jadi makin tinggi passing grate-nya, soalnya juga makin sulit," ujarnya.

Master soal Ujian CPNS Honorer K2 dalam bentuk disk atau CD ini akan diserahkan ke masing-masing pejabat pembina kepegawaian untuk digandakan. Kemudian setelah selesai ujian, soalnya langsung dimusnahkan dan lembaran kerja jawaban diserahkan ke BPPT untuk diperiksa serta diolah konsorsium PTN.

Ditanya, apakah saat seleksi CPNS dari honorer K2 juga bersamaan dengan pelamar umum, Tasdik mengatakan, akan disendirikan. "Kalau honorer kan sekitar April-Mei, sedangkan pelamar umum sekitar Agustus-September," ucapnya.

Untuk diketahui, jumlah awal honorer K2 yang masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah 652.458 orang. Jumlah tersebut berdasar data usulan tentang tenaga honorer dari 28 instansi pusat dan 487 instansi daerah. Namun setelah perekaman, jumlah tersebut berkurang menjadi sekitar 570 ribu.

Update (24/5):

Jadwal Tes Honorer K2 Diundur Sepetember

Pelaksanaan seleksi ujian tertulis tenaga honorer kategori II (K2) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang semula direncanakan bulan Juni/Juli 2013 diundur hingga bulan September 2013.

Sekretaris Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Tasdik Kinanto mengemukakan, penundaan itu dilakukan karena anggaran belum ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

“Di samping itu, uji publik serta penelitian terhadap data tenaga honorer  K2 oleh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah belum selesai,” kata Tasdik seperti yang dilansir dari situs www.setkab.go.id, Jumat (24/5).

Menurut Tasdik, materi ujian tertulis tenaga honorer kategori II (K2) itu, untuk test kompetensi dasar (TKD), terdiri dari wawasan kebangsaan, intelegensi umum, dan karakteristik pribadi. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga selain tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan, ditambah dengan  test kompetensi bidang.

Tenaga honorer kategori 2 (K2) yang berhak mengikuti seleksi CPNS tahun ini adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005, dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, serta usianya sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

RUU ASN - Pemerintah kemarin kembali mematangkan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Sejumlah isu strategis dibahas dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Kamis (23/5). Salah satunya, lelang jabatan untuk eselon I dan eselon II yang berlaku secara nasional

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Azwar Abubakar menjelaskan, penerapan sistem lelang jabatan itu penting dilakukan agar seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat kesempatan yang sama untuk menduduki posisi manajerial.

"Namanya promosi jabatan (lelang jabatan) secara terbuka. Secara prinsip ada persaingan sehat, lebih terbuka, bukan hanya kepintaran, tapi juga kesetiaan,"jelas Azwar.

Meski lelang jabatan dilakukan terbuka, tetap ada syarat yang harus dipenuhi kandidat. Diantaranya, lelang jabatan diutamakan PNS yang sudah menduduki eselon I dan II. Pangkat calon peserta juga harus berada di bawah jabatan yang diinginkan.

"Tidak boleh lompat pangkat eselon I, paling kurang 4d. Peserta juga harus mengikuti uji kompetensi," katanya.

Wakil Menteri PAN Eko Prasojo menambahkan, pemerintah juga bakal memperketat penilaian satuan kinerja pegawai (SKP). Pegawai kementerian yang sudah menerima tunjangan kinerja namun memiliki kinerja di bawah SKP, tunjangannya akan dicabut.

Kinerja pegawai tersebut merupakan satu dari tiga kriteria reformasi di bidang SDM aparatur, selain promosi secara terbuka dan rekruitmen. "Bila empat tahun seorang PNS tidak naik kinerjanya, dia akan diberhentikan," terangnya.

Untuk rekrutmen pegawai, pemerintah tahun ini akan mulai menerapkan Computer Assessment Test (CAT) bagi pelamar umum. Usai tes, peserta akan langsung tahu lulus atau tidak, sehingga mengurangi potensi kecurangan di proses rekrutmen. Agustus mendatang, pemerintah memang akan menggelar seleksi CPNS untuk merekrut sekitar 60 ribu CPNS. Rekrutmen itu untuk menggantikan 110 ribu PNS yang pensiun tahun ini.

Sementara, promosi secara terbuka akan dilakukan dalam pemilihan pejabat eselon satu dan eselon dua. Caranya, pejabat eselon satu dan dua akan dibatasi masa jabatannya maksimal lima tahun.

Setelah lima tahun, pejabat tersebut harus mengikuti lagi seleksi dan ujian untuk jabatan yang sama selama lima tahun berikutnya. "Kalau misalnya eselon I nggak lulus kompetensi, ya bisa bertahan atau dalam beberapa waktu kemudian di downgrade ke eselon II," terang Eko.

Azwar menegaskan, RUU ASN disusun untuk meningkatkan persaingan sehat di kalangan kandidat. Dengan demikian, PNS berubah dari comfort zone ke competetive zone. "Tapi seterbuka apa, ini kan sebagai manajer negara, presiden ingin sesuatu yang berubah, tapi terkendali," lanjutnya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai di APBN Perubahan 2013 sebesar Rp 240,2 triliun. Ini artinya turun dari Rp 241,6 triliun yang dialokasikan di APBN 2013. Revisi sebesar Rp 1,4 triliun ini disebabkan penurunan anggaran remunerasi akibat ada beberapa kementerian dan lembaga yang sudah direncanakan mendapat remunerasi di APBN, namun ternyata belum siap melaksanakan reformasi birokrasi.

Kementerian dan lembaga memang baru dapat memberikan remunerasi pada pegawainya setelah menuntaskan program reformasi birokrasi. Saat ini, sudah ada 59 kementerian dan lembaga yang masuk dalam pipeline reformasi birokrasi.

Dari jumlah itu, 23 kementerian dan lembaga dalam proses pemberian tunjangan kinerjanya, 56 kementerian dan lembaga sudah melaporkan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) serta 33 provinsi, 32 ibukota provinsi, dan 32 kabupaten/kota yang akan ditetapkan sebagai pilot project. (ken/wan)

RUU ASN - Presiden Susilo Bambang sudah setuju dengan subtansi draf Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Draf RUU tersebut diharapkan bisa rampung dan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Juni 2013 untuk dibahas.

"Bapak (SBY) sudah oke. Awal Juni ingin sudah final," kata Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Azwar Abubakar sesuai sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/5/2013), membahas RUU ASN.

Azwar berpendapat, RUU ASN sangat baik untuk reformasi birokrasi. Sistem promosi jabatan, kata dia, menggunakan meritocracy system. Persaingan jabatan eselon I dan II akan lebih sehat dan terbuka. "Bukan hanya (dilihat) kepintaran, tapi juga kesetiaan," ucapnya.

Seperti diberitakan, ASN merupakan respon atas kritikan terhadap APBN. Salah satu kelemahan utama APBN, yakni alokasi anggaran paling banyak untuk belanja pegawai. Dalam APBN 2013, anggaran belanja pegawai mencapai Rp 241 triliun. Sebanyak Rp 212 triliun di antaranya untuk gaji dan tunjangan PNS.

Salah satu aturan penting dalam RUU ASN, yakni akan dikelompokkan PNS menjadi aparatur sipil negara dan pegawati tidak tetap. Untuk aparatur sipil negara, mereka tetap diberikan tunjangan pensiun. Namun, tidak untuk pegawai tidak tetap [kompas]

RUU ASN - RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai akan mampu memangkas kerumitan birokrasi yang ada sekarang ini. Dengan hadirnya undang-undang tersebut diharapkan tidak ada lagi birokrasi yang rumit, terkooptasi dan terhegemoni kekuasaan politik tertentu, tertutup, lambat, dan penuh KKN.

Demikian yang mengemuka dalam diskusi Forum Lesislasi dengan tema 'RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)' bersama Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa, Sekretaris Kemenpan Tasdik Kinanto dan pengamat kebijakan publik Andrinof A. Chaniago di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (21/5).

Agun mengatakan bahwa RUU ASN ini merupakan kunci untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan, kompeten, dan bertanggung jawab. "Saya yakin ke depan akan menghasilkan pemerintahan yang lebih baik dan birokrasi, yang lebih efektif, efisien, akuntabel, Korpri atau PNS tetap independen, netral dalam politik," kata Agun.

Agun menilai problem utama tata kelola keuangan negara ini ada di kementerian keuangan. Karena itu RUU ASN diharapkan bisa dan membangun politik anggaran yang pro rakyat. Jangan terlalu berharap dengan situasi sekarang ini. "Dana transfer ke daerah yang mencapai Rp 580 triliun sesuai dengan UU no. 32/2004 tentang otonomi daerah ternyata tidak berdampak apa-apa, karena tetap saja banyak dibelanjakan ke Jakarta," ungkapnya. Dana transfer yang dimaksud Agun, adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). "Lihat saja, bagaimana para bupati/walikota berusaha mencairkan DAK ke Jakarta, mereka menginap di hotel-hotel Jakarta. Jadi wajar tidak ada pertumbuhan di daerah," terangnya.

Ketua DPP Partai Golkar mengatakan, jika politik anggaran tetap seperti selama ini maka bagaimana pun tak akan berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat. Kedua, adalah masalah kepemimpinan atau leadership, di mana setiap pemimpin dari pusat dan daerah itu harus memahami tata kelola negara. "Dari menteri yang ada sekarang hanya sekitar 10 persen yang memahami tata kelola negara. Menkeu pun tak paham bagaimana mengatur APBN Rp 1.600 triliun itu. Untuk itulah lahir RUU ASN ini," ujar Agun.

Menurut Tasdik, RUU ini akan membawa perubahan mendasar menyangkut dua hal; yaitu kebiasaan-kebiasaan kerja yang tak produktif, buruk, dan berjalan di tempat, dan kedua terkait perbaikan sistem.

"Tujuan yang akan dicapai adalah mewujudkan birokrasi yang profesional, kompeten, berintegritas, memberikan pelayanan terbaik pada rakyat, dan bagaimana sistem ini mendudukkan orang secara obyektif sesuai kompetensinya," kata Tasdik.

Andrinof menegaskan jika dengan pemilu berbiaya tinggi dan suburnya politik dinasti sekarang ini, maka akan menyuburkan rekruitmen pegawai negeri sipil atau PNS bermotive politik atau KKN. Karena itu, kalau ingin mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif, akuntabel, efisien, taransparan, dan bertanggung jawab, maka proses rekruitmen pegawai itu harus diperbaiki.

"Birokrasi itu tak bisa diperbaiki dengan tingginya gaji, remunerasi, dan sebagainya. Apalagi proses rekruitmen pegawai selama ini memang tidak melalui mekanisme yang transparan, tidak kompeten, juga tak akuntabel, sehingga kata Menpan Abu Bakar, pegawai yang kompeten hanya 5 persen. Itu kan sangat memprihatinkan," kata Andrinof.

Selain itu lanjut Andrinof, konsekuensinya jika berniat memperbaiki mekanisme rekruitmen yang transparan, maka sumber-sumber rekruitmen yang lain seperti sekolah-sekolah pemerintahan dan kedinasan, yang selama ini dijamin kelulusannya sebagai PNS, semua itu harus diatur dengan matang. "Kalau tidak, maka pegawai itu malah membuat geng-geng di birokrasi," ujarnya. [Suara Karya]