Informasi Pendaftaran dan Penerimaan CPNS 2013

Tahap ujian tertulis pada pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk Honorer Kategori II (K2) digelar pada September 2013.

Sementara untuk pengumuman hasil ujian yang lulus pada bulan November 2013. Jadwal tes terbaru ini dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Sebelumnya, agenda ujian tertulis CPNS Honorer K2 sedianya digelar ulan Juni ini atau Juli 2013. Namun, dengan alasan anggaran yang belum cair dari kementerian keuangan akhirnya PAN RB megundur hingga September 2013.

“Di samping itu, uji publik serta penelitian terhadap data tenaga honorer K.II oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah Daerah belum selesai,”kata Tasdik Kinanto, Sekretaris Kementerian PAN-RB belum lama ini.

Tenaga honorer kategori II (K2) adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005, dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, serta usianya sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Berdasarkan data yang ada pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) jumlah  tenaga honorer K.II secara keseluruhan per 13 Mei 2013 adalah 559.891 orang, terdiri dari 500.168 orang bekerja di instansi Daerah dan 59.723 orang bekerja di instansi Pusat.

Menurut Sekretaris Menteri PAN-RB Tasdik Kinanto, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012 penyelesaian tenaga honorer Kategori II (K.II) dilakukan melalui tes secara tertulis dengan sesama tenaga honorer selama satu kali. Adapun Proses pengangkatannya akan dilakukan selama dua tahun yaitu tahun 2013 dan 2014

Untuk tes kompetensi dasar (TKD), materinya  terdiri dari wawasan kebangsaan, intelegensi umum, dan karakteristik pribadi. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga selain tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan, ditambah dengan dan tes kompetensi bidang.

Berikut tahapan jadwal penerimaan CPNS untuk Honorer K2:

Jadwal Tes CPNS Honorer K2 - Pelaksanaan tes secara tertulis bagi tenaga honorer Kategori II (K.II) atau tenaga honorer yang gaji atau pendapatannya tidak melalui APBD/APBN untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang semula akan dilaksanakan pada Juni-Juli 2013 ini digeser menjadi September 2013 mendatang.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tasdik Kinanto mengemukakan, Pergeseran jadwal tersebut menurut Tasdik karena anggaran belum ditetapkan oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

“Uji publik serta penelitian terhadap data tenaga honorer K.II oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah Daerah belum selesai,” imbuh Tasdik seperti dilansir dari situs Setkab, Selasa (18/6/2013).

Tenaga honorer kategori II (K.II) adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005, dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, serta usianya sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Berdasarkan data yang ada pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) jumlah tenaga honorer K.II secara keseluruhan per 13 Mei 2013 adalah 559.891 orang, terdiri dari 500.168 orang bekerja di instansi Daerah dan 59.723 orang bekerja di instansi Pusat.

Menurut Sekretaris Menteri PAN-RB Tasdik Kinanto, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012 penyelesaian tenaga honorer Kategori II (K.II) dilakukan melalui tes secara tertulis dengan sesama tenaga honorer selama satu kali. Adapun Proses pengangkatannya akan dilakukan selama dua tahun yaitu tahun 2013 dan 2014

Untuk tes kompetensi dasar (TKD), materinya terdiri dari wawasan kebangsaan, intelegensi umum, dan karakteristik pribadi. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga selain tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan, ditambah dengan dan tes kompetensi bidang.

Para lulusan perguruan tinggi calon pelamar CPNS dari formasi umum nampaknya belum bisa berharap banyak. Pasalnya, hingga pertengahan tahun 2013, belum ada kejelasan pemerintah melakukan rekrutmen CPNS dari formasi umum. Bupati juga belum menerima surat resmi adanya perekrutan itu.

“Kita belum menerima surat terkait adanya pelaksanaan rekrutmen CPNS formasi umum. Sementara belum ada kepastian untuk pelaksanaan rekrutmen itu,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purbalingga, Wahyu Kontardi, Senin (11/6).

Purbalingga mengusulkan formasi sekitar 1.800 orang untuk CPNS dari umum. Namun sampai saat ini belum ada pemberitahuan dari pemerintah pusat terkait realisasi usulan itu. Jika dikabulkan, BKD akan melakukan rekrutmen CPNS umum yang akan diatur kemudian. Namun pihaknya belum bisa memastikannya tahun ini.

Dari jumlah formasi sebanyak itu, formasi guru mencapai 1.000 lebih. Disusul tenaga kesehatan dan teknis lainnya. Pihaknya masih menunggu ada pemberitahuan resmi rekrutmen formasi umum itu.

Bupati Drs Heru Sudjatmoko MSi mengatakan, alokasi anggaran sudah disiapkan tahun ini. Dana itu disediakan untuk persiapan jika ada pengumuman resmi pemerintah pusat melaksanakan rekrutmen CPNS formasi umum.

“Setidaknya anggaran sudah kita siapkan tahun ini untuk pelaksanaan seleksi itu. Prinsipnya kita siap saat waktunya tiba,” katanya, kemarin (10/6).

Data yang dihimpun Radarmas, hampir 3 tahun Kabupaten Purbalingga tidak melaksanakan rektutmen CPNS dari formasi umum. Kebutuhan pegawai hanya mengandalkan honorer kategori I dan II yang masih dalam proses. Penyebabnya karena adanya moratorium dan kebijakan lainnya.

Sementara itu, data dari Dinas Pendidikan Purbalingga, kebutuhan guru Sekolah Dasar (SD) hingga akhir tahun 2012 mencapai 988 guru. Jumlah itu diperkirakan bisa bertambah saat jumlah pensiun bertambah banyak dan belum adanya pelaksanaan rekrutmen guru kembali. Sedangkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga juga kekurangan ratusan pegawai [Jpnn]

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka lowongan pekerjaan untuk 286 posisi, dengan komposisi jabatan tertinggi Deputi Informasi dan Data hingga penyidik.

"Malam ini akan dibuka di website KPK program `Indonesia Memanggil` untuk mengisi kebutuhan 286 posisi pegawai, dengan kebutuhan tertinggi adalah Deputi Informasi dan Data, Kepala Bagian Protokoler serta 149 posisi fungsional, di antaranya posisi penyidik," kata Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPK Apin Alfian di Jakarta, Kamis.

Program bernama "Indonesia Memanggil" tersebut resmi dibuka di website KPK www.kpk.go.id sejak 16 hingga 25 Mei 2013 pukul 24.00 WIB.

"Posisi penyidik akan kami buka termasuk bagi PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) dan TNI bila berminat untuk menjadi penyidik KPK, meski kami tetap bekerja sama dengan Polri untuk penyidik asal Polri, sedangkan posisi administrasi ada 135 lowongan," katanya.

Menurut Apin, 286 lowongan tersebut adalah untuk mencari pegawai tetap KPK, sedangkan KPK juga masih akan menerima pegawai negeri sipil yang dipekerjakan di KPK yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan hingga Kepolisian.

"Bagi TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang ingin bergabung ke KPK harus lebih dulu melepas kepegawaiannya di TNI, hal ini disebut alih profesi," ungkap Apin.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, rentang gaji dari sejumlah posisi yang ditawarkan adalah berkisar dari Rp8-50 juta.

"Gaji pimpinan KPK adalah sekitar Rp60 juta, selisih dengan deputi sekitar Rp10 juta, selisih posisi deputi dengan direktur atau Kabiro antara Rp5--10 juta sedangkan pendapatan pegawai fungsional adalah Rp8--9 juta," kata Johan.

Namun menurut Johan, pegawai KPK hanya menerima gaji tanpa ada tunjangan lain ditambah pengenaan pajak progresif.

"Tidak ada tunjangan lain selain kesehatan dan tunjangan hari tua yang dipotong dari gaji yang diterima setiap bulan, sedangkan pajak yang diterapkan adalah pajak progresif jadi makin tinggi gaji maka pajaknya juga makin tinggi, jangan kaget pajak pegawai KPK mencapai 35 persen pendapatan," tambah Johan.

Saat ini jumlah pegawai di KPK adalah sekitar 700 orang dengan penyidik yang berjumlah sekitar 100 orang, KPK juga berencana untuk menambah gedung.

"Kami akan mengatur ulang ruangan di gedung KPK saat ini dan gedung di pengadilan Tipikor lantai 3 dan 4 supaya kapasitas pegawai baru mencukupi sambil menunggu gedung baru yang mudah-mudahan selesai pada 2015," tambah Apin.

Anggaran pembangunan gedung KPK tahap I adalah sebesar Rp61 miliar sedangkan total anggaran pembangunan gedung KPK seluruhnya adalah Rp168 miliar dengan skema tahun jamak mulai 2013. [Sumber: Antara, Editor: Ruslan Burhani]